Pada tanggal 13 – 18 Maret 2023 lalu, Praxis yang didukung oleh Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) mengadakan sebuah survey independen untuk melihat presepsi masyarakat terhadap pelayanan publik, kualitas pemimpin eksekutif dan legislatif, serta pola konsumsi media masyarakat.
Director of Public Affairs Praxis PR dan Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Sofyan Herbowo mengatakan, “Latar belakang kami mengadakan survei ini adalah untuk mempelajari tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya percaya penemuan menarik dari survei ini dapat menjadi masukan yang membangun bagi tokoh pemerintah Indonesia, sehingga pada akhirnya ekosistem demokrasi yang lebih sehat dapat tercipta.”
Survey ini dilakukan terhadap 1.102 responden dengan rentang usia 16 – 45 tahun di 12 kota besar di Indonesia yang menghasilkan beberapa penemuan, sebagai berikut:
- 65,61% masyarakat belum puas dengan layanan pembangunan ekonomi dari Pemerintah Eksekutif Pusat. 65,06% masyarakat belum puas dengan layanan infrastruktur dan layanan publik dari Pemerintah Eksekutif Daerah.
- Gen Z (90,80%) merasa penegakkan hukum eksekutif pusat belum memuaskan, sedangkan Gen Y (67,15%) dan Gen X (49,30%) merasa bahwa pembangunan ekonomi yang belum memuaskan.
- 47,01% masyarakat belum puas dengan layanan pembangunan ekonomi dari legislatif pusat dan 60,62% masyarakat belum puas dengan layanan penanganan korupsi dan tata Kelola pemerintah daerah.
- Kejujuran dan integritas merupakan kualitas penting yang harus dimiliki tokoh pemerintah eksekutif (62,62%) dan legislatif (76,40%).
- Kualitas yang penting dimiliki untuk tokoh pemerintahan eksekutif menurut laki-laki adalah visi misi (42,36%), sementara menurut perempuan adalah etos kerja dan dedikasi (44,68%).
- Kualitas yang penting dimiliki untuk tokoh pemerintahan legislatif menurut laki-laki adalah visi
misi (28,11%), sementara menurut perempuan adalah etos kerja dan dedikasi (33,88%), dan empati (33,22%).
- Hanya 36,12% masyarakat yang mengonsumsi konten politik secara regular.
Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Agung Laksamana menambahkan, “Saya atas nama Public Affairs Forum Indonesia sangat mengapresiasi data-data yang disurvei oleh Praxis. Bagi kami, sebagai praktisi public affairs, tentunya sebuah langkah maju untuk melihat apa yang bisa kita antisipasi ke dalam landscape politik ke depan, apalagi dalam organisasi dan bisnis ke depan bagi para praktisi public affairs. Saya harap data ini tidak hanya digunakan untuk public affairs, tapi juga untuk kontestasi politik di tahun mendatang.”
Hasil survei juga menunjukan bahwa layanan pemerintah eksekutif dan legislatif baik di pusat maupun daerah yang belum memuaskan. Masyarakat menilai pelayanan publik pemerintah eksekutif dan legislatif pusat yang paling penting adalah pembangunan ekonomi, layanan infrastruktur dan layanan publik, serta layanan penanganan korupsi.
Anggota Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto menyatakan pentingnya independensi media, “Kalau kita bicara tentang politik jurnalisme, di manapun di seluruh dunia, dan sebagai dasar dari jurnalistik, media harus independen. Bebas dari kepentingan-kepentingan politik praktis. Karena belajar dari 10 elemen jurnalistik disebutkan nomor satu itu harus independen, nomor dua harus bertanggung jawab terhadap publik, jadi bukan terhadap pemilik, bukan terhadap pimpinan redaksinya, bukan terhadap yang lain-lain tapi terhadap publik dan publik itu beragam. Dewan Pers sudah berulang kali mengeluarkan edaran untuk mengingatkan siapa pun jurnalis yang menjadi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, calon kepala daerah, kemudian tim sukses, dia harus mundur dari profesi kewartawanannya untuk menjaga independensi dan berikan keterbukaan pada publik.”
Pemerintah, media, dan masyarakat harus menjalankan peran masing-masing dengan baik agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat. Hasil survei dan diskusi dari Praxis ini diharapkan dapat menjadi katalisator untuk perubahan positif, dan berkontribusi dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat, khususnya dalam memasuki tahun politik 2024.
