Jakarta – Semakin maraknya kasus pencurian data publik di Indonesia menandakan semakin perlunya keamanan siber di negara ini. Salah satu contoh kasus terbaru mengenai kejahatan siber ini adalah pengungkapan Polresta Bogor terhadap dugaan pencurian ribuan data dan penyalahgunaan 3.000 Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Bogor untuk melakukan registrasi kartu SIM tanpa izin pemilik data oleh sebuah perusahaan penjual kartu SIM di Bogor. Dua pelaku berinisial PMR dan L. bersama operator L, menggunakan aplikasi seluler untuk memuluskan aksinya.
Menanggapi fenomena kejahatan siber ini, Teknostyle.id berkesempatan mewawancarain Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Agung Laksono melalui pesan Whatsapp, Sabtu (31/8/24) lalu. Simak hasil wawancaranya.
-
Apa pandangan bapak mengenai dampak pencurian data yang terjadi di Bogor terhadap privasi masyarakat dan keamanan data di Indonesia secara umum, dan langkah apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah untuk menangani isu ini?
[Dave] Pencurian data yang terjadi di Bogor adalah bentuk nyata dari kerentanan sistem keamanan data di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan privasi masyarakat. Dampak dari pencurian data ini bisa sangat serius, mengingat data pribadi yang dicuri dapat digunakan untuk berbagai tujuan jahat seperti pencurian identitas, penipuan finansial, hingga penyalahgunaan informasi pribadi untuk kepentingan kriminal. Hal ini juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data, baik itu pemerintah maupun sektor swasta. Secara umum, masalah ini menunjukkan bahwa sistem keamanan data di Indonesia masih perlu peningkatan. Tingginya kasus kebocoran data menunjukkan bahwa banyak institusi, baik pemerintah maupun swasta, belum memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data sensitif. Ini juga mencerminkan perlunya peningkatan literasi digital kepada publik di semua sektor agar kasus tersebut tidak dapat terjadi lagi atau timbulkan kesadaran publik terkait keamanan dan perlindungan data.
-
Dalam konteks kasus pencurian data di Bogor, bagaimana bapak menilai kesiapan dan efektivitas regulasi dan undang-undang yang ada saat ini dalam melindungi data pribadi masyarakat? Apakah ada kebijakan atau peraturan yang perlu diperbarui atau diperkuat?
[Dave] Kasus pencurian data di Bogor menjadi cerminan nyata bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Meskipun saat ini ada langkah signifikan dengan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), kasus ini menunjukkan bahwa penerapan regulasi tersebut masih belum sepenuhnya efektif dalam melindungi privasi masyarakat.
Sejak adanya UU PDP, ada harapan besar bahwa hak-hak individu atas data pribadi mereka akan lebih terjamin. Namun, insiden seperti yang terjadi di Bogor mengungkapkan bahwa regulasi ini masih membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Banyak lembaga, baik di sektor publik maupun swasta, mungkin belum sepenuhnya siap atau sadar akan pentingnya menjaga keamanan data yang mereka kelola. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau minimnya infrastruktur keamanan siber yang memadai.
Di sisi lain, keberadaan regulasi yang kuat juga memerlukan dukungan dari program edukasi yang menyeluruh. Masyarakat, perusahaan, dan instansi pemerintah perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam menjaga keamanan informasi. Kesadaran ini tidak hanya penting untuk mencegah pencurian data, tetapi juga untuk menciptakan budaya yang menghargai privasi.
Lebih jauh, insiden pencurian data ini juga menunjukkan bahwa teknologi dan infrastruktur keamanan siber di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Dalam dunia yang semakin digital, ancaman terhadap data pribadi terus berkembang, dan pemerintah perlu berinvestasi lebih dalam teknologi keamanan canggih, seperti enkripsi dan sistem deteksi intrusi, serta membentuk tim respons cepat untuk menangani insiden yang muncul.
Selain itu, kebijakan perlindungan data harus bersifat adaptif. Ancaman terhadap keamanan data pribadi terus berubah, dan regulasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Ini berarti pemerintah perlu secara berkala meninjau dan memperbarui kebijakan, serta mungkin perlu menjalin kerjasama internasional untuk mengatasi kejahatan siber yang bersifat lintas batas.
Secara keseluruhan, meskipun langkah awal sudah diambil dengan adanya UU PDP, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia benar-benar efektif. Pemerintah perlu bergerak lebih cepat dan lebih tegas dalam menegakkan regulasi, memperkuat infrastruktur keamanan, serta meningkatkan kesadaran semua pihak tentang pentingnya menjaga privasi. Dengan begitu, kepercayaan publik dapat pulih, dan insiden pencurian data seperti yang terjadi di Bogor dapat minim terjadi di masa depan.
-
Apa peran yang bisa dimainkan oleh DPR dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas terkait penanganan kasus pencurian data seperti yang terjadi di Bogor Bagaimana DPR dapat berkolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan keamanan data di masa depan?
[Dave] Dalam menghadapi kasus pencurian data seperti yang terjadi di Bogor, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sangat vital dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penanganan isu ini. DPR memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi pemerintah dan memastikan bahwa langkah-langkahnya benar-benar melindungi kepentingan masyarakat serta memperkuat sistem keamanan data nasional. Pertama, DPR dalam fungsinya sebagai pengawasan yang lebih ketat dan terarah. Dengan menggunakan wewenangnya, DPR dapat meminta laporan berkala dari lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Laporan ini untuk menilai sejauh mana langkah-langkah pencegahan dan penanganan dalam menghadapi ancaman keamanan data. DPR juga bisa membentuk tim khusus atau panitia kerja yang fokus mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta regulasi lain yang relevan. Melalui pengawasan yang intensif ini, DPR dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan benar-benar memiliki dampak positif terhadap keamanan data.
Kedua, DPR dapat mendorong transparansi melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dalam forum ini, DPR bisa memanggil berbagai pihak yang terlibat, mulai dari instansi pemerintah, aparat penegak hukum, hingga perwakilan sektor swasta, untuk memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah terkait kasus pencurian data. RDP ini bisa menjadi sarana penting untuk membuka informasi kepada publik, memastikan bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas perannya, dan mengidentifikasi kendala dalam penanganan kasus tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat mengikuti perkembangan kasus ini secara transparan.
Peran DPR juga penting dalam membangun kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. DPR bisa menjadi fasilitator dalam menciptakan forum dialog antara kedua pihak ini untuk berbagi informasi mengenai ancaman keamanan siber serta strategi pencegahan yang efektif. Kolaborasi ini penting karena sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi, memiliki peran besar dalam pengelolaan data pribadi dan sering kali menjadi target utama serangan siber. Melalui kolaborasi ini, DPR dapat mendorong penerapan standar keamanan yang lebih tinggi di sektor swasta dan mempromosikan investasi dalam teknologi keamanan data. DPR dapat berperan dalam meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Dengan mendukung program-program edukasi dan kampanye kesadaran tentang pentingnya melindungi data pribadi, DPR bisa membantu menciptakan masyarakat yang lebih peka terhadap isu keamanan data. Ini bisa melalui kemitraan dengan sektor swasta dalam menyelenggarakan pelatihan, seminar, atau kampanye publik yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak di sekolah.
Secara keseluruhan, peran DPR dalam menghadapi isu pencurian data sangat penting. Melalui pengawasan yang ketat, dorongan untuk transparansi, legislasi yang lebih kuat, kolaborasi dengan sektor swasta, alokasi anggaran yang tepat, serta peningkatan literasi digital, DPR dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi data pribadi masyarakat Indonesia. Kolaborasi antara DPR, pemerintah, dan sektor swasta sangat perlu untuk menghadapi tantangan keamanan data yang semakin kompleks di masa depan. (Astrid)
