Jakarta, Teknostyle.id – Tahun 2025 diperkirakan menjadi salah satu tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian global akiba konflik geopolitik, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, dan dampak perubahan iklim semakin memperumit keadaan.
Adapun dari sisi domestik, tekanan dari sejumlah kebijakan ekonomi yang diberlakukan pada 2024 memengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyampaikan bahwa dalam situasi ini, penting bagi kelas menengah Indonesia mengambil langkah strategis guna bertahan dan tetap relevan di tengah ketidakpastian tersebut.
Ketidakpastian Keamanan dan Ekonomi Geopolitik 2025
Ketidakpastian ekonomi global menjadi isu utama yang tidak hanya dirasakan oleh negara-negara besar tidak terkecuali untuk negara berkembang seperti Indonesia. Menurutnya, konflik geopolitik yang terus berlanjut, seperti perang dagang antara negara-negara besar, akan menyebabkann tertekannya stabilitas ekonomi.
“Fluktuasi harga komoditas global, terutama energi dan pangan, menjadi ancaman serius bagi negara yang bergantung pada impor seperti Indonesia,” ujar dia melalui keterangan tertulis yang diterima Teknostyle, Sabtu (28/12/2024).
Lanjut dia, perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat juga memperburuk kondisi dengan menurunkan potensi ekspor dan investasi.
Selain itu, perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem dan bencana alam kerap mengganggu produksi pangan global, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga pangan.
Kebijakan Ekonomi 2024 Salah Kaprah!
Di dalam negeri, kebijakan yang diterapkan pemerintah pada 2024 membawa dampak langsung pada kelas menengah di tahun berikutnya. Salah satu kebijakan yang menonjol yaitu kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Kebijakan ini kata Achmad, meski bertujuan meningkatkan penerimaan negara, namun menimbulkan efek domino berupa kenaikan harga barang dan jasa di pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat miskin, tetapi juga kelas menengah yang menjadi tulang punggung konsumsi domestik. Ketika harga kebutuhan pokok melonjak, kemampuan belanja mereka tergerus, sehingga mengancam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Selain itu, pengetatan subsidi energi juga menjadi beban tambahan bagi kelas menengah. Pemerintah mengubah mekanisme subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik menjadi berbasis nomor induk kependudukan (NIK).
Meski kebijakan ini dirancang memastikan subsidi lebih tepat sasaran, banyak masyarakat kelas menengah yang sebelumnya menikmati subsidi kini harus menghadapi kenaikan biaya energi.
“Kondisi ini memaksa mereka untuk mengalokasikan sebagian besar penghasilan mereka untuk kebutuhan dasar, sehingga mengurangi kapasitas investasi dan tabungan,” tuturnya.
Selain itu, Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mulai diimplementasikan pada 2024 juga menjadi sumber tekanan baru. Program ini mewajibkan pekerja dan pemberi kerja menyisihkan sebagian pendapatan untuk dana perumahan.
Meskipun bertujuan mulia untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, program ini dalam pandangan Achmad akan menambah beban finansial bagi kelas menengah, terutama mereka yang sudah memiliki cicilan atau kewajiban keuangan lainnya.
“Pada tahun 2025, dampak dari kebijakan ini semakin nyata dengan berkurangnya daya beli yang signifikan,” tuturnya.
Apa yang Bisa dilakukan Kelas Menengah Menghadapi 2025?
Ketidakpastian ekonomi global yang berbarengan dengan kebijakan domestik yang berat memaksa kelas menengah untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengatur ulang prioritas pengeluaran.
Dalam situasi ini, kebutuhan primer harus menjadi fokus utama, sementara pengeluaran untuk barang konsumsi yang tidak mendesak perlu dikurangi. Selain itu juga membuat anggaran bulanan yang ketat dapat membantu memastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan, sekaligus memberikan ruang untuk menabung.
Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan menjadi solusi penting. Tidak hanya itu, kelas menengah perlu mencari peluang usaha sampingan atau investasi pada aset-aset yang memiliki risiko rendah tetapi memberikan pengembalian yang stabil.
Investasi dalam reksa dana pendapatan tetap atau obligasi pemerintah dapat menjadi pilihan yang aman di tengah ketidakpastian ekonomi.
Ia juga menyampaikan agar sektor ekonomi digital dapat dimanfaatkan, seperti menjadi freelancer atau menjual produk secara online, untuk menambah penghasilan. Peningkatan literasi keuangan juga menjadi kunci untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi.
“Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan, investasi, dan perlindungan aset, kelas menengah dapat menghindari jebakan utang konsumtif yang hanya akan memperburuk kondisi keuangan mereka di masa depan,” paparnya.
Hindari penggunaan kartu kredit atau pinjaman untuk kebutuhan konsumtif, dan prioritaskan tabungan untuk dana darurat.
Kebijakan pemerintah juga perlu dimanfaatkan secara bijak.
Pastikan data diri terdaftar dengan benar agar dapat mengakses subsidi energi atau bantuan sosial yang tersedia.
Bagi yang memiliki usaha kecil, manfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah untuk mendukung keberlangsungan usaha. Kerja sama dengan komunitas atau koperasi juga dapat membantu menciptakan jaringan pendukung yang kuat di tengah tantangan ekonomi.
Solusi Untuk Pemerintah
Di sisi lain, pemerintah perlu memperhatikan dampak kebijakan ekonomi mereka terhadap kelas menengah. Penyesuaian kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
Misalnya, mempertimbangkan mekanisme subsidi energi yang lebih inklusif atau memberikan insentif pajak bagi kelas menengah yang terdampak kenaikan PPN. Selain itu, upaya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok harus menjadi prioritas untuk meringankan beban masyarakat.
“Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini,” tuturnya.
Sektor swasta juga dapat berkontribusi dengan menyediakan program pelatihan keterampilan atau peluang kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Sementara itu, masyarakat perlu berperan aktif dalam mendukung kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi, seperti mendukung produk lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
Meskipun tantangan ekonomi pada 2025 diperkirakan berat kata dia, namun ada peluang bagi kelas menengah untuk bertahan dan bahkan berkembang dengan strategi yang tepat.
Keberhasilan dalam menghadapi ketidakpastian ini tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada upaya kolektif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah yang tepat, kelas menengah Indonesia dapat tetap menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan di tengah badai ketidakpastian global. (AR)
